Haruskah seorang Bupati mengurus keperawanan seseorang?
Inilah lakon cerita seorang Bupati bagudung, yang sedang kebingungan melihat bahwa murid-murid di lingkungan kotanya perilakunya sudah begitu dalam menyimpang dari norma-norma.
Kenapa perilaku ini dikategorikan bagudung, karena caranya untuk mencegah degradasi perilaku malah menimbulkan ketidakmoralan. Bahwa dalam menegakkan norma yang kita inginkan, sering sekali kita terjebak dan malah jatuh atau keluar dari norma yang seharusnya. Masalah keperawanan seseorang adalah domain privat, yang tak seorangpun, bahkan seorang bupati, atau ulama paling saleh pun, berhak untuk mengetahuinya (dan di tes pulak!).
Bahwa dalam perjalanan kemasyarakatan, timbul penyimpangan nilai dari yang kita anut, adalah kewajiban pemerintah untuk mengingatkan, tetapi juga adalah kewajiban kita untuk mengetahui batasan-batasan mana daerah/domain privat dan mana domain publik.
sumber : http://www.poskota.co.id/news_baca.asp?id=37015&ik=5







August 31, 2007 at 1:14 pm
Ada Bupati yang tidak bersedia melihat stafnya laki-laki boncengan dengan stafnya perempuan yang bukan suami isteri. Satu saat terjadi si perempuan agak kesiangan sementara sebentarlagi apel yang dipimpin Bupati. Siperempuan mencegat teman sekantornya laki-laki untuk bersedia memboncengnya, karena mendesak akhirnya disetujui. Apa jadinya, bupati bagudung itu menyetrap keduanya didepan barisan karena dituding melanggar etika.
Ada lagi… saat apel yang dipimpin bupati itu, seorang staf perempuan bersin. Dia dianggap tidak menghargai upacara itu lalu distrap didepan barisan upacara. ya tentu saja malu.
Soal menjaga keperawanan ……. belum pernah didengar …
Tapi kok usil si bupati itu ya …. ? Apa memang dia itu bersih tidak korusi ? Apa mungkin melakukan pendataan untuk kebutuhannya mendapatkan perawan ? Ada-ada saja ….. dasar bagudung ya ??? He … he …
October 3, 2007 at 12:14 pm
mungkin maksudnya baik, kita saja yang dibisiki syaitan sehingga menentang bupati tersebut.